Distrik Unik - Fakta & Peristiwa - Gara-gara gagal tes soal tata negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atawa SBY jadi bahan olokan.

Sebagai presiden, SBY dinilai gagal menjalani tes tata negara terkait pernyataan (jawaban)-nya atas soal kasus korupsi yang membelit Anas Urbaningrum, ketua umum partai yang didirikannya.

Beberapa hari terakhir, berbagai kalangan-termasuk sebagian orang-orang partai berlambang bintang mercy-mendesak SBY untuk menanggapi kasus dugaan korupsi yang menyeret Anas.

Meski belum ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, namun sebagian kalangan menganggap bahwa gencarnya pemberitaan yang menyeret Anas sebagai pihak yang patut diduga menjadi tersangka kasus korupsi Hambalang, membuat elektabilitas partai berlambang bintang mercy itu jadi merosot.

Sementara KPK yang sempat memeriksa Anas sebagai saksi terkait kasus tersebut, hingga kini belum memberikan ketetapan final atas status Anas. Pasalnya, pengusutan kasus Hambalang masih berlanjut, setelah berhasil membuikan Angie dan Nazaruddin.

Artinya, masih terbuka kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus antirasuah tersebut. Tak heran Anas diselalu disangkut pautan dengan kasus itu lantaran dalam persidangan Nazaruddin, Anas disebut-sebut dapat jatah Rp 50 miliar yang diduga dipakai sebagai biaya meraih kursi ketua umum partai.

Sekali lagi, jika Anas dibiarkan tetap menikmati empuknya kursi ketua umum partai, menurut sebagian kalangan, maka akan terus menggerogoti elektabilitas partai di mata publik.

Tak heran Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, pun lantas merasa harus turun tangan. Toh, sudah banyak pihak yang begitu mengharapkan pertolongannya untuk mengatasi masalah elektabilitas partainya.

Setibanya di tanah air usai menunaian ibadah suci, Pak Be Ye, sapaan akrab SBY langsung menggelar konverensi pers. Menanggapi kasus yang membelit Anas, SBY menyampaikan pernyataannya.

"Saya mohon kepada KPK untuk, ya, bisa segera konklusif dan tuntas. Jika salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak terlibat," kata SBY. (Tempo.Co)

Jawaban itu dinilai sebagai kegagalan SBY menjawab tes soal tata negara. Menurut pengamat Politik Universitas Indonesia Iberamsjah, itu adalah kegagalan SBY memahami hukum tata negara. Alasannya, SBY telah mencampuradukan posisinya sebagai presiden dan politisi.

Berdasarkan pengetahuannya, baru SBY-dari sekian orang yang pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia-yang meminta lembaga lain untuk segera memperjelas status hukum seseorang secara terang-terangan. Dari pengamatannya, hal seperti itu tak pernah dilakukan oleh presiden, mulai dari Soekarno hingga Megawati.

"SBY semestinya juga harus tahu diri. Jangan waktu menjalankan dinas malah waktunya dipakai untuk menyampaikan pernyataan yang berkaitan dengan persoalan Partai Demokrat," tambahnya.(OkeZone.Com)

Olokan itu ditegaskan Iberamsjah, mengingat sebagai presiden, SBY dipilih bukan hanya oleh satu atau sejumlah partai, melainkan mayoritas rakyat Indonesia.

Dia meminta kepada KPK agar mengabaikan pernyataan SBY tersebut. Menurutnya, pernyataan seperti itu sama dengan intervensi.

Menanggapi pernyataan SBY, rupanya orang-orang di KPK amat paham dengan model tata negara Indonesia.

Seperti diberitakan Tempo.Co, dalam sebuah konverensi pers, Johan Budi, Juru Bicara KPK menandasan, "Dalam penegakan hukum, tidak ada istilah dipercepat atau diperlambat," ujarnya. "Kami mengimbau agar KPK tidak ditarik ke urusan partai."